Sambutan Visi & Misi Struktur Organisasi Tupoksi Rencana & Strategi Daftar Pegawai

Agenda Kegiatan
HUT Kabupaten Bangli
 
Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali Gelar Demo Makan Sehat
 
Job Fair Bali 14-15 Juli 2012
 
Agenda Kegiatan Lainnya

Kritik & Saran
Sabtu, 21 April 2012
  Marlina Dewi
  Sukses selalu untuk masyarakat bangli
 
Jumat, 20 April 2012
  Ratih Apsari
  Selamat atas website baru
 
Jumat, 20 April 2012
  Diah Candradewi
  Kini website baru kabupaten bangli
 

Statistik Pengunjung

078134

Pengunjung hari ini : 14
Total pengunjung : 13505

Hits hari ini : 17
Total Hits : 78134

Pengunjung Online: 1



 

Facebook
 

Chatting / Support
 
 
Rencana & Strategi

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANGLI

(RENSTRA) PERIODE 2011 - 2015

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesejahteraan social, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Bangli.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangli mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a.       Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi.

b.      Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

c.       Berorientasi pada masa depan

d.      Adaptif 

e.      Pelayanan Prima

f.        Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dan Pemerintah yang bersih

 

1.2 Landasan Hukum

-          landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

(1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

(2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara

(3) Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

(4) Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(5) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah

(6) Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

(8) SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

(9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(10) Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan  tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.

(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

 

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disusun sebagai pedoman, arah dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli dalam rangka mengatasi permasalahan Sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Bangli selama 2 tahun (2014 - 2015). Dengan adanya Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kabupaten Bangli diharapkan semua kegiatan penanganan masalah sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan mangcu pada RENSTRA - SKPD sebagai pedoman

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1.       Sebagai  dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dibidang social, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam kurun waktu 2 tahun;

2.       Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bangli dengan  Renstra Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bangli Tahun 2014 - 2015 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangli;

3.       Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banglitahun 2014-2015.

 

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangli, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta fasilitasi kegiatan swadaya sosial dan mental spiritual. Adapun fungsinya adalah :

1.       Perumusan kebijakan teknis penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dibidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta fasilitasi kegiatan swadaya sosial dan mental spiritual.

2.       Penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan sosial, dan rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

3.       Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

4.       Pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta fasilitasi kegiatan swadaya sosial dan mental spiritual.

5.       Pelaksanaan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

6.       Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

 

Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli berdasarkan Perda. Kab. Bangli No. 10 tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Bangli, terdiri dari :

A.      1 (satu) orang Kepala Dinas,

B.      1 (satu) orang Sekretaris, membawahi 3 (tiga) orang Kasubag.

1.       Kasubag. Umum

2.       Kasubag. Keuangan

3.       Kasubag. Kepegawaian

C.      3 (tiga) orang Kepala Bidang dan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) orang seksi.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, membawahi :

1.       Kasi. Peny Bansos dan Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial

2.       Kasi. Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan

3.       Kasi. Peny. Sos dan Pemb. Orsos.

Kepala Bidang  Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

1.       Kasi. Rehabilitasi Paca.

2.       Kasi. Kesejahteran Keluarga dan Lansia

3.       Kasi. Rehabilitasi Tuna Sosial

Kepala Bidang  Hubungan Industrial

1.       Kasi. Lemb. HI, Perselisihan dan Syarat Kerja.

2.       Kasi. K3 PTK dan Jamsostek.

3.       Kasi. Norma Krj. Kes. Pekerja dan Purna Kerja.

Kepala Bidang  Pelatihan, Perluasan, Penempatan Naker dan Trans

1.       Kasi. Pelayanan dan Produksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.       Kasi. Penempatan Naker dan Transmigrasi.

3.       Kasi. Perluasan Kesempatan Kerja

D.      1 (satu) orang Kepala UPTD

E.       28 Staf PSN dan 16 orang staf PTT

Jumlah personil dari Kepala Dinas sampai dengan Staf sampai laporan ini dibuat ada sebanyak 65 orang. Struktur Organisasi terlampir.

 

2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, dalam melaksanakan tugas-tugas dilaksanakan tersebut didukung oleh 65 pegawai, dengan latar belakang status kepegawaian dan pendidikan seperti pada tabel berikut :

Pendidikan

Status

Kepegawaian             

 

S2

 

S1

 

D3

 

D1

 

SLTA

 

SLTP

 

SD

 

Jumlah

 

PNS

 

1

 

15

 

1

 

-

 

30

 

1

 

1

 

49

 

 

PTT

 

-

 

2

 

-

 

-

 

13

 

1

 

0

 

16

 

 

Jumlah

 

1

 

17

 

1

 

-

 

43

 

1

 

1

 

65

 

 

Selain itu  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjang oleh sarana dan prasarana ada berupa gedung kantor, gedung UPTD, gedung AULA dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) yang terletak di Kayuambua Desa Tiga.

Adapun prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Dinas  Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangli, Berupa :

1.       Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit,

2.       Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 9 unit.

3.       Komputer/laptop 12 unit 

4.       Telpon 2 saluran + pesawat fax.

5.       Perlengkapan mebeuler, berupa meja, kursi, dan lemari .

6.       Televisi 3 unit.

7.       Wireless 3 unit

8.       Camera digital 2 unit, Camera manual 5 buah dan Handy cam 1 unit

9.       LCD dan screen 1 unit

10.   Scaner 1 unit

11.   1 Set Gambelan Rindik

12.   Perlengkapan alat-alat penanggulangan bencana alam.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, pada tahun 2012 selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut

Bidang Kesejahteraan Sosial :

  1. Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan Bimbingan Motivasi Sosial Bagi Masyarakat Daerah Terpencil dan Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin.
  2. Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif di luar panti.
  3. Penanganan masalah kecacatan ( Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat.
  4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  5. Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial  (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, WKSBM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi

  1. Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
  2. Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dengan kegiatan Penyuluhan transmigrasi regional, Penjajagan dan pemberangkatan calon transmigran.
  3. Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat kerja dengan melakukan kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
  4. Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja, dengan melakukan kegiatan Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
  5. Penanganan masalah Kesehatan keselamatan kerja, Pengawasan Tenaga Kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Disamping itu terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain melaksanakan kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS.

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Permasalahan dibidang Sosial

Berdasarkan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), data ketenagakerjaan dan permasalahan transmigrasi, masih banyak yang permasalahan yang belum tertangani mengingat dana yang tersedia terbatas dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih kurang.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli  bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya :

1.       Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 72 orang dari 72 desa se-Kabupaten Bangli sebagai mitra kerja kita dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

2.       Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang sudah dilatih dan selalu siap siaga jika ada bencana.

3.       Dinas Sosial Propinsi Bali dalam penyediaan dana maupun tenaga-tenaga ahli yang profesional dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

4.       Panti sosial yang ada di Bangli.

-          Panti Asuhan Widya Asih VI

-          Panti Asuhan Dharma Widya Kumara

-          Panti Asuhan Welas Asih

-          Panti Cacat Tresna asih

5.       Kementrian Sosial RI di Jakarta, dalam penyediaan dana dekon, maupun dana TP .

6.       Yayasan dan donatur baik yang berasal dari Bangli maupun luar Bangli, seperti Yayasan Senang Hati Denpasar, Yayasan Bunga Bali dsb.

7.       Balai Diklat Kesejahteraan Sosial, baik yang berada di Bali maupun di luar Bali dalam upayanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia / pegawai.

Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

1.       Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses Bursa Kerja sangat terhambat

2.       Bidang Pelatihan terbatasnya dana yang tersedia, sehingga kegiatan pelatihan Keterampilan Kerja terbatas.

3.       Peserta Transmigrasi sangat memilih lokasi, sehingga sulit mendapatkan peserta sesuai dengan lokasi yang ditentukan dari pusat.

4.       Bidang Hubungan Industrial Ketenaga Kerjaan, masalah yang dihadapi yakni belum terciptanya Kesejahteraan Pekerja / buruh secara optimal, mengingat tidak tersedianya pegawai pengawas.

5.       Peranan Lembaga Ketenaga Kerjaan secara Bipartit, Tripartit, Dewan Pengupahan, SP / SB dan Team Koordinasi Fungsional belum maksimal.

Cara Mengatasi permasalahan di atas, yaitu :

1.         Mengajukan proposal pembiayaan ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  RI di Jakarta.

2.         Penjajakan dan koordinasi kepada perusahan agar melapor bila membutuhkan tenaga kerja.

3.         Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada.

4.         Memotivasi peserta transmigrasi, dan mendata calon transmigrasi sesuai dengan lokasi yang ditentukan.

5.         Mengupayakan agar Semua Perusahaan melengkapi syarat kerja sesuai Peraturan yang berlaku seperti pembuatan PP, PK, PKB.

6.         Pemerintah Daerah Kab. Bangli agar mengangkat Pegawai Pengawas selaku Pengawas Ketenaga Kerjaan.

7.         Semua Perusahaan agar membentuk Lembaga Ketenaga Kerjaan seperti Bipartit, Serikat Pekerja / Serikat Buruh sehingga Pekerja / Buruh mendapat Perlindungan Optimal.

8.         Mengatasi permasalahan ketransmigrasian, terus berkoordinasi dengan Provinsi dan Kemenakertrans, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengikuti transmigrasi.

 


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KabupatenBangli

 

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

 

Jumlah dokumen yang menggunakan pranko dan materai

5

 

5

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

2

Jumlah rek telepon, air dan listrik yang harus dibayar

15

15

15

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

100%

100%

 

 

 

3

Jumlah kendaraan dinas bermotor yang dibiayai perpanjangan samsatnya

70

70

70

14

14

14

14

14

14

14

 

 

 

100%

100%

 

 

 

4

luas tempat  yang dibersihkan

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

5

Jumlah alat tulis untuk penyelesaian administrasi kantor

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

6

Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

7

Jumlah titik penerangan yang digunakan

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

8

Jumlah camera yang diadakan

1

1

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

9

Jumlah langganan koran yang dibayar

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

100%

100%

 

 

 

10

Jumlah waktu yang diperlukan untuk penyediaan makanan dan minuman

5

5

5

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

11

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dihadiri

20

20

20

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

100%

100%

 

 

 

12

Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional

4

4

4

1

1

-

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

13

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

5

5

5

 -

2

-

2

1

-

2

 

 

 

100%

100%

 

 

 

14

Jumlah komputer, notebook, dan camera digital

4

4

4

 -

4

-

-

-

-

4

 

 

 

100%

100%

 

 

 

15

 

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

 

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

16

Jumlah kendaraan pejabat yang dipelihara

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

100%

100%

 

 

 

17

Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara

 

 
Video Kegiatan
Video Kegiatan Lainnya

Situs Terkait
Dinas Sosial Kota DIY Yogyakarta
 
Dinas Sosial Kabupaten Jombang]
 
Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
 
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 
Kementrian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigr
 
Pemerintah Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Situs Terkait Lainnya

Jajak Pendapat
Bagaimana Menurut Pendapat Anda Tentang Website Ini?
Sangat Bagus
Bagus
Kurang Bagus
Jelek
Hasil Jajak Pendapat
Dari:19 Responden




Twitter
 
 
ikuti kami
Copyright © 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Pemerintah Kabupaten Bangli. All rights reserved.